Pilkada Melalui DPRD Lebih Mudah Diawasi, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra Jelaskan Alasannya JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dijalankan melalui DPRD akan lebih mudah dipantau dibandingkan pilkada langsung yang diikuti oleh rakyat. Menurutnya, jumlah anggota DPRD yang terbatas memudahkan proses pengawasan, berbeda dengan jumlah pemilih yang mencapai ratusan ribu orang. “Pemilihan melalui DPRD lebih memudahkan pengawasan karena jumlah anggota yang terbatas, dibandingkan mengawasi jutaan pemilih dalam pilkada langsung,” ujar Yusril kepada Kompas.com, Jumat (9/1/2026). Yusril menilai, sistem pilkada langsung justru menciptakan lebih banyak tantangan dibandingkan manfaatnya. Salah satu isu utama yang ia sebutkan adalah biaya politik yang tinggi dalam pilkada langsung. “Pilkada langsung jelas berbiaya tinggi. Biaya tinggi ini bisa mendorong kepala daerah terpilih untuk menyalahgunakan kekuasaan demi menutupi pengeluaran politik,” jelasnya. Menurut Yusril, pemilihan melalui DPRD memberikan peluang lebih besar bagi kandidat yang memiliki kapasitas dan integritas. Sebaliknya, dia menekankan bahwa pilkada langsung sering kali memberikan ruang bagi kandidat yang mengandalkan popularitas atau modal politik. “Pemilihan tidak langsung lebih mungkin memunculkan calon yang punya kapasitas, bukan hanya karena populer atau memiliki uang banyak,” kata Yusril. UU Pilkada Diuji ke MK, Minta Proses Penggantian Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD Yusril menegaskan bahwa perdebatan tentang mekanisme pilkada tidak boleh disikapi secara ekstrem. Dalam situasi saat ini, fokus utama adalah memperbaiki sistem pilkada langsung agar kekurangan yang ada bisa diminimalkan. Perbaikan sistem mencakup penataan biaya politik, penguatan pengawasan terhadap politik uang, serta peningkatan kualitas kaderisasi dan rekrutmen calon kepala daerah oleh partai politik. Meski ada aspirasi dari sejumlah parpol untuk mengganti sistem pilkada menjadi tidak langsung melalui DPRD, Yusril menegaskan bahwa suara rakyat tetap menjadi acuan utama dalam menentukan arah kebijakan demokrasi. “Suara rakyat yang menginginkan pilkada tidak langsung atau tetap langsung wajib diperhatikan dan dipertimbangkan secara adil oleh pemerintah, DPR, serta parpol,” imbuh Yusril. Parpol Diminta Dengar Suara Rakyat, Mayoritas Tolak Pilkada Via DPRD Yusril juga menekankan bahwa demokrasi memerlukan keterbukaan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, sekaligus tanggung jawab bersama dalam menjalankan sistem yang dipilih. Ia menegaskan bahwa keputusan dalam merevisi UU Pilkada nanti wajib dihormati sebagai proses demokratis.

JAKARTA, KOMPAS.com Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menekankan bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD lebih mudah diawasi dibandingkan pilkada langsung yang dipilih rakyat. Hal ini disebabkan karena jumlah anggota DPRD terbatas, sementara jumlah pemilih dalam pilkada langsung mencapai jutaan orang. “Lebih mudah mengawasi anggota DPRD yang jumlahnya terbatas, dibandingkan mengawasi jutaan pemilih dalam pilkada langsung,” ujar Yusril kepada Kompas.com, Jumat (9/1/2026). Menurut Yusril, pilkada langsung justru menimbulkan lebih banyak mudarat dibandingkan manfaatnya. Salah satu persoalan utama yang dia sebutkan adalah tingginya biaya politik dalam sistem pilkada langsung. “Pilkada langsung jelas berbiaya tinggi. Biaya tinggi ini mendorong kepala daerah terpilih untuk menyalahgunakan kekuasaan demi menutupi ongkos politik yang telah dikeluarkan,” jelasnya. Yusril menekankan bahwa pemilihan melalui DPRD membuka peluang lebih besar bagi terpilihnya calon kepala daerah yang berkapabilitas dan berintegritas. Sementara itu, ia menyebut bahwa pilkada langsung sering kali memberi ruang bagi kandidat yang hanya mengandalkan popularitas atau kekuatan modal. “Pemilihan tidak langsung lebih memungkinkan calon yang punya kapasitas untuk terpilih, bukan semata-mata karena populer atau memiliki uang banyak,” ucap Yusril. Perdebatan Mekanisme Pemilihan Meskipun demikian, Yusril menegaskan bahwa perdebatan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah tidak seharusnya disikapi secara hitam-putih. Ia menilai, dalam kondisi saat ini, fokus utama adalah memperbaiki sistem pilkada langsung agar berbagai mudarat yang muncul dapat diminimalkan. Perbaikan tersebut, kata Yusril, mencakup penataan pembiayaan politik, penguatan pengawasan terhadap praktik politik uang, serta peningkatan kualitas kaderisasi dan rekrutmen calon kepala daerah oleh partai politik. Yusril juga menyadari adanya aspirasi dari sejumlah partai politik yang menghendaki perubahan sistem pilkada menjadi tidak langsung melalui DPRD. Namun, ia menegaskan bahwa suara rakyat tetap harus menjadi rujukan utama dalam menentukan arah kebijakan demokrasi di daerah. “Suara rakyat yang menghendaki pemilihan tidak langsung atau tetap menghendaki pemilihan langsung, wajib disimak dan dicermati pemerintah, DPR, dan partai-partai politik secara adil dan bijaksana,” katanya. Parpol Diminta Dengar Suara Rakyat, Mayoritas Tolak Pilkada Via DPRD “Demokrasi menuntut keterbukaan untuk mendengar aspirasi rakyat, sekaligus tanggung jawab bersama untuk memastikan sistem mana pun yang dipilih akan dijalankan secara adil, jujur, dan beradab. Sistem mana pun nanti yang diputuskan pemerintah dan DPR dalam merevisi UU Pilkada, wajib dihormati oleh semua pihak sebagai sebuah keputusan demokratis,” imbuh Yusril.