Pembentukan Praja IPDN untuk Bantu Korban Bencana
Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi agar siswa sekolah kedinasan dikerahkan ke lokasi bencana untuk membantu para korban sesuai dengan keahlian masing-masing. Atas dasar hal itu, sebanyak 1.138 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diberangkatkan ke Kabupaten Aceh Tamiang.
Pelepasan Praja IPDN di Bandara Soekarno-Hatta
Pelepasan praja IPDN dilakukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Sabtu (3/1). Tito mengaku bertemu dengan Prabowo cukup lama membicarakan rencana tersebut.
“Saya bertemu dan berdiskusi cukup lama dengan Bapak Presiden membahas situasi bencana. Salah satu yang beliau sampaikan, bagus juga kalau sekolah-sekolah kedinasan lainnya bisa turun langsung ke daerah bencana,” kata Tito.
Strategi Sekolah Kedinasan dalam Pemulihan Bencana
Mendagri Tito menjelaskan gagasan pengiriman praja IPDN muncul saat dirinya memaparkan rencana tersebut. Para praja tidak hanya melakukan kerja bakti, tetapi juga membantu menghidupkan kembali sistem pemerintahan dan layanan publik di daerah terdampak.
“Saya sampaikan ini win-win solution. Praja IPDN membantu membersihkan, membangkitkan pemerintahan, sekaligus ini menjadi bagian dari kurikulum dan penilaian mereka,” kata Tito.
Keterlibatan Sekolah Kedinasan sebagai Langkah Strategis
Tito menilai keterlibatan sekolah kedinasan menjadi langkah strategis karena para taruna dan praja memiliki spesialisasi keilmuan yang dapat langsung diterapkan di lapangan. Selain itu, langkah ini memberi pengalaman nyata bagi peserta didik.
“Misalnya sekolah kedinasan perhubungan bisa melihat langsung dampak bencana terhadap bandara atau pelabuhan. Sekolah kedinasan KKP bisa membantu di wilayah pesisir dan nelayan terdampak,” ujarnya.
Presiden Apresiasi dan Pemutakhiran Penugasan
Prabowo, lanjut Tito, memberikan apresiasi tinggi atas pengiriman praja IPDN tersebut. Presiden bahkan membuka kemungkinan penugasan diperpanjang apabila masih dibutuhkan di lapangan.
“Beliau tanya berapa lama? Saya jawab sebulan. Presiden bilang, kalau perlu diperpanjang, perpanjang,” katanya.
Aceh Tamiang Jadi Prioritas Pemulihan
Mendagri menjelaskan Aceh Tamiang menjadi prioritas lantaran tingkat kerusakannya paling berat dibanding daerah lain yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurutnya, indikator pemulihan daerah adalah berjalannya pemerintahan dan pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat.
“Dua indikator utama pemulihan itu pemerintahan berjalan normal dan ekonomi hidup kembali. Di Aceh Tamiang, dua minggu lalu dua-duanya belum berjalan optimal,” ujarnya.
